Bagi Anda yang saat ini menjadi importir atau akan menjadi importir, tentunya perlu memahami perkembangan kebijakan perdagangan pemerintah terkait barang impor yang masuk dalam kategori Larangan Terbatas (Lartas).
Hal ini karena akan mempengaruhi prosedur impor yang harus dilakukan. Nah, artikel ini akan membahas tahapan-tahapan krusial yang perlu dipahami oleh para importir yang akan mengimpor barang kategori Lartas. Bagaimana tahapannya? Baca artikel mengenai Lartas adalah berikut ini.
Apa itu Lartas?
Dalam mengimpor barang, Anda pasti sering mendengar istilah barang “lartas” atau barang yang dilarang dan dibatasi untuk diimpor ke Indonesia. Sebagai pebisnis impor, wajib bagi Anda untuk mengetahui dan mempersiapkan diri agar tidak salah pilih barang dan tidak terhalang oleh keterlambatan.
Namun tidak semua barang impor dilarang dan termasuk dalam kategori barang terlarang, sehingga tidak diperlukan izin khusus. Pemberlakuan barang tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional.
Contoh Lartas Impor dan Ekspor Barang
Dalam Kegiatan Impor
Dari kategori di atas, contoh barang yang termasuk lartas pada kegiatan impor misalnya barang bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), MMEA, produk daging babi, psikotropika, dan narkotika.
Dalam Kegiatan Ekspor
Sedangkan contoh barang yang termasuk lartas pada kegiatan ekspor antara lain rotan dalam bentuk utuh atau masih mentah/segar, benur ikan arwana di bawah 10 cm, benih lobster, cengkih (bumbu), bahan makanan, tumbuhan langka, dan lain-lain.
Jenis Barang Lartas Impor
Untuk Lartas Impor dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu lartas post border dan lartas border. Yang dimaksud dengan lartas perbatasan adalah lartas barang yang harus dipenuhi sebelum barang tersebut dikeluarkan dari kawasan pelabuhan.
Lartas Post Border
Contoh lartas post border jenis ini memiliki aturan bahwa setelah barang dikeluarkan dari kawasan pelabuhan, maka pengawasan akan dikembalikan kepada instansi terkait yang mengatur lartas tersebut.
Lartas Border
Adapun jenis lartas perbatasan yaitu ikan segar wajib dikarantina selama proses pemasukan sebagaimana diatur di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Hal ini juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan jenis komoditas yang wajib dilakukan pemeriksaan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
Cara Menangani Barang Yang Terkena Lartas
Setelah mengetahui barang-barang yang termasuk dalam kategori latas impor, selanjutnya Anda juga perlu mengetahui cara penanganan barang yang terkena lartas. Dalam proses impor biasanya melalui pemberitahuan pabean, kemudian dokumen yang telah diserahkan akan divalidasi oleh sistem apakah terkena HS Code atau tidak.
Item diklasifikasikan dengan kode Hs sebagai parameter. Pemeriksaan atau monitor juga dapat diakses secara online melalui situs resminya. Data di web akan selalu diupdate dan menjamin proses validasi.
Jika barang dinyatakan `lartas’ maka sistem akan memberikan validasi apakah persyaratan terpenuhi atau tidak. Misalnya, jika persyaratan atau izin suatu barang tidak lengkap, maka sistem akan merespon dengan penolakan, dan barang tersebut masih ada di TPS sehingga tidak dapat dikeluarkan.
Terkadang ada juga barang yang tidak terdeteksi terlambat, namun setelah masuk pemeriksaan fisik, HS termasuk kategori terlambat. Kemudian DJBC akan melakukan penertiban terhadap barang-barang tersebut sampai persyaratan yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
Penyelesaian Item Lartas
Jka izin impor barang tidak dipenuhi, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan barang tersebut. Dengan mengekspor kembali dan mengembalikannya ke tempat asalnya, dengan melengkapi persyaratan tertentu.
Solusi selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam proses BTD, BDN dan BMD. Namun, penyelesaian ini dapat mengakibatkan pelelangan atas barang tersebut. Apabila hasil lelang melebihi harga bea masuk, maka akan dikembalikan kepada pemilik barang.
Apa Saja Tahapan Penting Impor Barang Lartas?
Setelah kami menjelaskan secara singkat mengenai kategori barang Lartas, selanjutnya kami akan menjelaskan langkah-langkah penting yang perlu dipahami dan dilakukan importir untuk mengimpor barang Lartas.
Menjamin Barang Yang Akan Diimpor
Pertama, importir harus mengecek terlebih dahulu apakah barang yang akan diimpor tergolong barang Lartas atau tidak. Tahapan ini mungkin sepele tapi penting dan akan mempengaruhi keseluruhan proses impor yang akan dilalui.
Barang memerlukan Izin Impor atau tidak, barang memerlukan Laporan Surveyor atau tidak, dan seterusnya. Hal ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah tentang penetapan barang Lartas yang dapat berubah.
Importir dapat melakukan pengecekan barang yang akan diimpor dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Item yang terkena Lartas atau tidak dapat diidentifikasi dengan mengklik “detail” di daftar item. Dalam uraian rinci ini akan ditulis ketentuan ekspor dan impor. Umumnya, barang Impor Lartas akan membutuhkan Izin Impor, Sertifikat, dan Laporan Surveyor untuk diimpor.
Mengurus izin impor dari lembaga teknis
Tahap kedua adalah mendapatkan izin impor dari instansi teknis terkait. Apabila importir mengetahui bahwa barang impornya terkena Lartas, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan izin impor dari instansi teknis terkait. Lisensi impor yang umum digunakan adalah Izin Impor dari Kementerian Perdagangan.
Dokumen Perizinan Impor ini diperlukan untuk pengeluaran barang impor di pelabuhan. Apabila barang impor yang terkena Lartas tidak disertai dengan dokumen Izin Impor, maka barang tersebut tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan muat.
Dan barang impor harus diekspor kembali atau hanya dikeluarkan sebagian. Untuk mendapatkan dokumen tersebut, importir dapat mengurus perizinan impor secara online melalui Online Single Submission (OSS).
Mengelola dokumen Laporan Surveyor
Tahapan ketiga dalam pengurusan impor barang yang terkena Lartas adalah penatausahaan Laporan Surveyor. Selain perizinan impor, instrumen yang digunakan pemerintah untuk memantau ekspor-impor adalah program Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dengan keluaran berupa dokumen Laporan Surveyor.
Dari pihak importir, pengelolaan Laporan Surveyor ini dapat membantu memastikan barang yang diimpor sesuai dengan standar sebelum dikirim ke Indonesia. Untuk mendapatkan dokumen ini, importir dapat mengajukan verifikasi teknis ke Lembaga Surveyor Independen (LSI).
Dua LSI besar di Indonesia yang telah mendapatkan layanan ini adalah KSI Sucofindo dan Anindya Wiraputra Konsult. Proses survei akan dilakukan oleh afiliasi LSI di luar negeri. Yang perlu dilakukan importir adalah memberikan informasi yang benar yang diminta oleh LSI, berkoordinasi dengan eksportir terkait verifikasi barang, dan tentunya membayar biaya survey.
Menyelesaikan Urusan Pelayanan
Terakhir, dalam pengelolaan impor barang impor (termasuk yang terkena Lartas) adalah pengelolaan pelayanan Bea Cukai. Sederhananya, semua barang impor (kecuali yang diatur oleh peraturan pemerintah) akan diperiksa terlebih dahulu dan perlu membayar bea masuk.
Bagi importir yang dapat menunjukkan dokumen Perizinan Impor dan Laporan Surveyor atas barang impor yang terkena Lartas, dapat melanjutkan pemeriksaan dan pengeluaran barang dari pelabuhan muat.
